Visi dan Misi

Visi

  • Mempersatukan, membina dan memberikan pelayanan kepada anggota untuk memajukan/mengembangkan usaha jasa pembiayaan sesuai dengan wewenang yang dimiliki dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.
  • Meningkatkan kerjasama, pertukaran informasi dan menumbuhkan sikap kebersamaan diantara para anggota Asosiasi maupun dengan pemerintah atau pihak ketiga lainnya, sehingga tercipta hubungan yang baik dan harmonis.
  • Memajukan/meningkatkan peranan Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu alternatif pembiayaan di Indonesia serta memberikan sumbangsih bagi kemajuan perekonomian nasional.
  • Memberikan pendapat maupun saran kepada Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif bagi industri usaha jasa pembiayaan di Indonesia dan memperjuangkan kepentingan bersama para anggotanya.
  • Mewakili perusahaan-perusahaan pembiayaan di Indonesia dalam kepentingan pembahasan perkembangan industri pembiayaan baik di dalam maupun di luar negeri.

Misi

  • Menjadikan ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA sebagai wadah utama untuk bertukar pikiran dan informasi, serta mengumpulkan, mengadakan penelitian dan mengolah bahan-bahan keterangan yang berhubungan dengan masalah-masalah mengenai Lembaga Pembiayaan dalam arti seluas-luasnya.
  • Menampung dan membahas masalah-masalah yang dihadapi para anggota dalam bidang pembiayaan dan bilamana perlu menyampaikan pendapatnya kepada Instansi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dan/atau lembaga-lembaga lain yang berwenang.
  • Memberikan penerangan, saran, pendidikan, latihan, dan bimbingan serta pelayanan kepada para anggota, guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia para anggota untuk memenuhi tenaga profesional yang dibutuhkan.
  • Membentuk komite-komite yang dianggap perlu baik ditingkat pusat maupun daerah dalam rangka melancarkan kegiatan/aktivitas ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA.
  • Menggalang kerjasama dan hubungan baik dengan Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah dan Swasta, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA, serta dengan cara yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
  • Melakukan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA.

Latar Belakang

Sejarah

Sejarah

Kehadiran industri pembiayaan (multi finance) di Indonesia sesungguhnya belumlah terlalu lama, terutama bila dibandingkan dengan di negara-negara maju. Dari beberapa sumber, diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada tahun 1974. Kelahirannya didasarkan pada surat keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.


Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada tahun 1975. Kelak, Perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK 013/1988, Pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, modal ventura dan kartu kredit.


Sebagai sesama industri keuangan, perkembangan industri leasing relatif tertinggal dibandingkan dengan yang lain, perbankan, misalnya. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan perbankan pasca Pakto 1988. Pada era inilah bank muncul dan menjamur bagai musim hujan. Deregulasi yang digulirkan pemerintah di bidang perbankan telah membuahkan banyak sekali bank, walaupun dalam skala gurem. Tetapi banyak kalangan menuding justru pakto 88 inilah menjadi biang keladi suramnya industri perbankan dikemudian hari. Puncaknya, terjadi pada 1996 ketika pemerintah melikuidasi 16 bank. Langkah itu ternyata masih diikuti dengan dimasukkannya beberapa bank lain dalam perawatan Bank Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).


Meski demikian, perusahaan pembiayaan juga mampu berkembang cukup mengesankan. Hingga saat ini leasing di Indonesia telah ikut berkiprah dalam pembiayaan perusahaan. Jenis barang yang dibiayai pun terus meningkat. Jika sebelumnya hanya terfokus pada pembiayaan transportasi, kini berkembang pada keperluan kantor, manufaktur, konstruksi dan pertanian. Hal ini mengindikasikan multi finance kian dikenal pelaku usaha nasional.


Ada beberapa hal menarik jika kita mencermati konsentrasi dan perkembangan perusahaan leasing. Pada era 1989, misalnya, industri ini di Indonesia cenderung berupaya memperbesar aset. Perburuan aset tersebut diantaranya disebabkan tantangan perekonomian menuntut mereka tampil lebih besar, sehat, dan kuat. Perusahaan yang tidak beranjak dari skala semula, tampak terguncang-guncang dan akhirnya tutup sama sekali.


Dengan aset dan skala usaha yang besar, muncul anggapan perusahaan lebih andal dibandingkan yang lain. Bagi yang kapasitasnya memang terbatas, mereka berupaya agar tetap tampil megah dan gagah. Maka, dimulailah saling lirik dan penjajakan diantara sesamanya. Skenario selanjutnya, banyak perusahaan leasing yang melakukan penggabungan menjadi satu grup. Tampaknya langkah ini membuahkan hasil positif. Selain modal dan aset menggelembung, kredibilitas dan penguasaan pasar pun ikut terdongkrak.


Namun gairah menggelembungkan aset tersebut berangsur-angsur mulai pudar. Karena pada tahun berikutnya (1990), industri leasing mulai kembali pada prinsip dasar ekonomi. Mereka lebih mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya.


Sebetulnya, berubahnya orientasi ini dipicu oleh kian sengitnya persaingan di industri leasing. Akibatnya, kehati-hatian menjadi agak terabaikan. Indikasinya, persyaratan untuk memperoleh sewa guna usaha menjadi semakin longgar. Bahkan, kabarnya di Bengkulu, orang bisa mendapatkan sewa guna usaha hanya dengan menyerahkan selembar Kartu Tanda Penduduk (KTP).


Pada Tahun 1991, kembali terjadi perubahan besar-besaran pada perusahaan pembiayaan. Seiring dengan kebijakan uang ketat (TMP = Tight Money Policy) yang lebih dikenal dengan Gebrakan Sumarling I dan II – suku bunga pun ikut meroket naik. Akibatnya, banyak kredit yang telah disetujui terpaksa ditunda pencairannya.


Dari sisi permodalan, TMP membuat perusahaan multi finance seperti kehabisan darah. Aliran dana menjadi seret kalaupun ada, harganya tinggi sekali. Itulah sebabnya banyak diantara mereka yang menggabungkan usahanya. Dengan bergabung, mereka lebih mudah dalam memperoleh kredit, termasuk dari luar negeri.


ALI

Asosiasi Leasing Indonesia (ALI)

Sebagai sebuah organisasi profesi, Asosiasi Leasing Indonesia (ALI) berdiri pada tanggal 2 Juli 1982.


ALI didirikan sebagai satu-satunya wadah komunikasi bagi perusahaan-perusahaan pembiayaan. Disini mereka secara Bersama-sama membicarakan dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. ALI juga hadir untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya kepada pemerintah. DIsisi lain, organisasi ini juga bermaksud menjadi jembatan untuk meneruskan keinginan dan bimbingan pemerintah kepada anggota.


Sederet sasaran ideal menjadi tujuan didirikannya ALI. Diantaranya memajukan dan mengembangkan peranan lembaga pembiayaan di Indonesia serta memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional.


ALI ke APPI

ALI ke APPI

Pada awalnya, tepatnya tanggal 2 Juli 1982 telah dibentuk Asosiasi Leasing Indonesia (ALI) yang berkedudukan di Jakarta sebagai satu-satunya wadah komunikasi bagi perusahaan-perusahaan Leasing di Indonesia. Kehadiran ALI telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh pelaku usaha leasing di Indonesia dan ALI telah berhasil melakukan berbagai aktivitas guna kepentingan para anggotanya, termasuk membantu pengembangan industri usaha leasing di Indonesia bersama Pemerintah.


Seiring dengan pertumbuhan sektor usaha jasa pembiayaan dan guna menampung aspirasi seluruh anggota maka pada tanggal 20 Juli 2000 telah diambil keputusan untuk mengubah ALI menjadi ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA (APPI).


Keputusan diatas sejalan dengan keberadaan usaha para anggota sebagai perusahaan pembiayaan yang dapat melakukan aktivitas usaha: sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance), dan kartu kredit (credit card). Dalam perkembangannya pada tanggal 21 Desember 2000 Asosiasi Factoring Indonesia (AFI) juga telah bergabung kedalam APPI.


Sesuai dengan tujuan didirikannya, APPI Bersama pemerintah terus berupaya memberikan andil dan peran lebih berarti dalam peningkatan perekonomian nasional khususnya pada sektor usaha jasa pembiayaan.

Lambang

Lambang Organisasi

Konsep & Arti Bentuk

Lambang Organisasi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia terdiri dari komposisi berderet empat huruf A, P, P, dan I didalam garis empat persegi. A berarti Asosiasi, P (Pertama) berarti Perusahaan, P (Kedua) berarti Pembiayaan dan I berarti Indonesia.


Rangkaian huruf yang tersambung sebagai suatu kebersatuan organisai yang dibentuk dari anggota-anggota perusahaan pembiayaan. Karakter huruf berbentuk plastis menyambung dimaksudkan sebagai dinamika yang terjadi senantiasa menyambung dan terus bersatu sedinamis perkembangan kondisi masyarakat/industry yang terjadi. Titik merah dari bagian huruf I sebagai bagian aksentuasi dari komposisi total yang menegaskan identitas; Industri jasa keuangan. Seluruh komposisi berada dalam suatu garis persegi yang mengelilingi bentuk karakter logo tersebut menunjukan tekad besatu padu dalam meningkatkan/mengembangkan jasa pembiayaan di Indonesia.


Warna biru pada rangkaian huruf APPI bermakna sebagai kematangan atau sikap dewasa dan loyal terhadap profesinya. Dan warna merah pada titik huruf I berarti sebagai gelora sikap pantang menyerah untuk terus meningkatkan peranan lembaga pembiayaan sebagai salah satu alternatif pembiayaan di Indonesia.


Keseluruhan komposisi lambang Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia bermakna bahwa Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia sebagai mitra pemerintah untuk terus turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


Detail komposisi Lambang


Pengurus 2016 - 2019

Pengawas

Ketua
Wiwie Kurnia
Anggota
Willy S. Dharma
Dennis Firmansjah

Pengurus

Ketua Umum
Suwandi Wiratno
Direktur Utama
CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING
Wakil Ketua Umum
Jodjana Jody
Direktur Utama
ASTRA SEDAYA FINANCE

Bendahara
Rosalina Dhanudimuljo
Direktur Utama
TRANSPACIFIC FINANCE
Sekretaris Jenderal
Sigit Sembodo
Managing Director
BUSAN AUTO FINANCE

Wakil Ketua Bidang

Pengembangan Organisasi
Kegiatan Industri Pembiayaan
Roni Haslim
Direktur Utama
BCA FINANCE

FKD, Syariah dan Pokja
Gusti Wira Susanto
Direktur Utama
PRO CAR INTERNATIONAL FINANCE
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Wina Ratnawati
Direktur Utama
BIMA MULTIFINANCE

Direktur Eksekutif
Susilo Sudjono

Komisi Tetap

Komisi Tetap Bisnis Alat Berat & Mitra Pembiayaan

Ketua Jembar Ganda Ermaya, Komatsu Astra Finance
Wakil Ketua Hasin Soleh, Chandra Sakti Utama Leasing
Komisi Tetap Bisnis R2 & Mitra Pembiayaan

Ketua Djap Tet Fa, Federal International Finance
Wakil Ketua Iwan Setiawan, Mega Finance
Komisi Tetap Bisnis R4 & Mitra Pembiayaan

Ketua Petrus Karim, BCA Finance
Wakil Ketua Denny Santoso, Astra Credit Companies
Wakil Ketua Suwardi Gunawan, Dipo Star Finance
Komisi Tetap Manajemen Risiko

Ketua Handoko Liem, Astra Credit Companies
Wakil Ketua Rahmat Susanto, BCA Finance
Wakil Ketua Dennis Kusuma Halim, Bentara Sinergies Multifinance
Wakil Ketua Jekson Simanjuntak, Mandiri Tunas Finance
Wakil Ketua Arief Budiman, Chandra Sakti Utama Leasing
Komisi Tetap Pembiayaan Maritim

Ketua Efrinal Sinaga
Wakil Ketua Sonny Maramis, Pro Car International Finance
Komisi Tetap Literasi & Inklusi Keuangan

Ketua Indra Nurhari, Al Ijarah Indonesia Finance
Wakil Ketua Robertus Maria Bambang Gunawan, Sarana Global Finance Indonesia
Wakil Ketua Dennis Kusuma Halim, Bentara Sinergies Multifinance
Wakil Ketua Wempy Kunto Priambodo, Astra Credit Companies
Komisi Tetap Hukum & Perlindungan Konsumen

Ketua Eko Budisiswanto, Federal International Finance
Wakil Ketua Inggrid Setiadharma, Adira Dinamika Multifinance
Wakil Ketua Irene Damacosa, Radana Bhaskara Finance
Wakil Ketua Ni Wayan Anik, Bima Multi Finance
Wakil Ketua Arief Lambri, Chandra Sakti Utama Leasing
Wakil Ketua Daniel Constantyn, Bussan Auto Finance
Wakil Ketua Daniswara Pradiptha, Home Credit Indonesia
Wakil Ketua Ninik Lidya Arlini, BCA Finance
Komisi Tetap Hubungan Pemerintah

Ketua Alfonso Napitupulu
Wakil Ketua Tumbur Pardede
Komisi Tetap Akuntansi & Perpajakan

Ketua Iman Santoso, Ernst & Young
Wakil Ketua Silviana Halim, Astra Credit Companies
Wakil Ketua Linda Soetopo, Adira Dinamika Multifinance
Wakil Ketua Puspitasari Saputra, BCA Finance
Komisi Tetap Pembiayaan Ekonomi Kreatif & UMKM

Ketua Darwan Tirtayasa, Astra Multi Finance
Wakil Ketua Salman Yusuf, Pro Car International Finance
Komisi Tetap Joint Venture

Ketua Naoyuki Hoshida, Oto Group
Komisi Tetap Penelitian Pengkajian Regulasi

Ketua Andrijanto, Surya Artha Nusantara Finance
Komisi Tetap Media Relation

Ketua Suhendra Lie, MNC Finance
Komisi Tetap Pembiayaan Syariah

Ketua Salman Yusuf, Pro Car International Finance
Wakil Ketua Krisdianto Soedarmono, Radana Bhaskara Finance
Wakil Ketua Arry Cahyono, Bussan Auto Finance



Forum Komunikasi Daerah